Izin dan Tugas Belajar

 I J I N   B E L A J A R 

Prosedur Pelayanan:

01Kepala SKPD di lingkungan mengusulkan nama-nama PNS di lingkungan kerja masing-masing yang akan mengikuti Ijin Belajar kepada GubernurUp. Kepala BKD.

02Mengadakan seleksi administrasi sesuai ketentuan termasuk seleksi bersih dari hukuman disiplin (hasil koordinasi dengan Bidang Hukum dan JIK).

03Mengadakan seleksi akademis bagi calon pegawai tugas belajar yang memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan termasuk keterangan bersih dari hukuman disiplin (koordinasi Bidang Hukum dan JIK).

04Pembuatan SK Ijin Belajar yang ditandatangani pejabat yang berwenang, untuk Program S3 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan untuk DIII, DIV, S1, S2 ditandatangani oleh Kepala BKPPD.

Ketentuan:

01Menurut SE MENPAN nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 24 Mei 2004:

02PNS sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS;

03Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;

04Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

05Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

06Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;

07Biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai PNS yang bersangkutan;

08Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan;

09Pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/ tugas sehari-hari;

10PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan. T U G A S   B E L A J A R 

Prosedur Pelayanan:

01BKD menyampaikan pemberitahuan adanya seleksi tugas belajar baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan DDN atau lembaga pendidikan/sponsor lainnya kepada SKPD. 

02Kepala SKPD di lingkungan mengusulkan PNS di lingkungan kerja masing-masing kepada Cq. Kepala BKD.

03Mengadakan seleksi akademis bagi calon pegawai tugas belajar yang memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan termasuk keterangan bersih dari hukuman disiplin (koordinasi Bidang Hukum dan JIK).

04Penyampaian nama-nama PNS tugas belajar yang dinyatakan lulus seleksi akademis pada Perguruan Tinggi yang dituju.

05Pembuatan Rekomendasi dan Surat Tugas sebagai bahan kelengkapan pendaftaran bagi calon mahasiswa Tugas Belajar.

06Pembuatan SK Tugas Belajar yang ditandatangani oleh Gubernur yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan petikan SK kepada masing-masing calon yang ditandatangani Kepala BKD.

Ketentuan:

01Menurut SE MENPAN nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 24 Mei 2004 :

02PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai PNS.

03Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat

04Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS

05Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam pada organisasi

06Usia maksimum 25 tahun untuk program Diploma III dan Program Strata I (S1), 32 Tahun untuk Strata II (S2) atau setara dan 40 tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara

07Biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau swasta dalam negeri maupun luar negeri

08Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang menangani pendidikan.Ijin Belajar

  1. Biodata
  2. Fotocopy SK Pangkat terakhir (dilegalisir)
  3. DP3 2 tahun terakhir (dilegalisir)
  4. Surat keterangan dari lembaga pendidikan dengan mencantumkan nama jurusan
  5. Ijasah Terakhir (dilegalisir)
  6. Transkrip nilai (dilegalisir)

Tugas Belajar

  1. Daftar Riwayat Hidup.
  2. DP3 2 tahun terakhir (dilegalisir).
  3. KARPEG (dilegalisir).
  4. Uraian Tugas.
  5. Ijazah Terakhir (dilegalisir).
  6. Transkrip nilai (dilegalisir).
  7. SK Pangkat Terakhir (dilegalisir).
  8. Surat Rekomendasi / usul dari unit kerja.
  9. Surat kelulusan dari universitas