Jabatan Struktural dan Fungsional

Pengangkatan dalam Jabatan Struktural

Prosedur Pelayanan:

01Kepala SKPD mengusulkan PNS yang akan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan kerja masing-masing kepada tembusan Kepala BKD.

02Gubernur meneruskan kepada BKD untuk diteliti dan diolah lebih lanjut.

03BKD selanjutnya menyampaikan daftar nama PNS kepada Tim BAPERJAKAT untuk dibahas dalam rapat BAPERJAKAT.

04Setelah dirapatkan oleh Tim BAPERJAKAT, PNS yang disetujui dan memenuhi syarat disampaikan kepada Gubernur, apabila disetujui ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur sedangkan yang belum dikembalikan lagi kepada Tim untuk dibahas kembali.

05PNS yang dilantik oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dibuatkan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan\(SPMJ) kecuali pejabat eselon II ditambah dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

06Bagi PNS yang dilantik oleh Kepala SKPD masing-masing, SPP dan SPMT dibuat oleh Kepala SKPD selanjutnya diusulkan ke BKD untuk dibuatkan SPMJ.

Persyaratan:

01Berstatus PNS.

02Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan.

03Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.

04Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

05Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.

06Sehat jasmani dan rohani.Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Prosedur Layanan:

01Kepala SKPD mengusulkan PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional di lingkungan kerja masing-masing kepada tembusan Kepala BKD.

02Gubernur meneruskan kepada BKD untuk diteliti dan diolah lebih lanjut.

03Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh BKD, PNS yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada untuk ditetapkan Surat Keputusan.

04Bagi PNS yang Surat Keputusannya dibuat secara kolektif diberikan Petikan SK dan SPMJ yang sebelumnya telah dibuatkan SPMT dari Kepala SKPD.

05Untuk masing-masing Jabatan Fungsional memiliki Peraturan masing-masing sesuai dengan Keputusan MENPAN menurut Peraturan Presiden

Persyaratan Umum:

01Berstatus PNS.

02Memiliki disiplin ilmu pengetahuan dan/ atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi.

03Setiap unsur dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik.